TRIBUN KALTIM – Gelombang protes keras dari publik kini tengah melanda penayangan drama fiksi ilmiah terbaru milik saluran televisi MBC yang berjudul Perfect Crown. Publik Korea Selatan meradang karena alur cerita dan visualisasi dalam drama tersebut dinilai telah melecehkan kehormatan sejarah nasional pada Sabtu (16/5/2026).
Meskipun drama ini mengambil latar cerita fiksi tentang monarki konstitusional modern, penonton menemukan banyak kejanggalan yang sensitif. Elemen visual dan dialog yang ditampilkan dianggap secara implisit memposisikan Korea sebagai negara vasal atau wilayah kekuasaan yang tunduk di bawah kekaisaran Cina.
Penggunaan Simbol Negara Bawahan
Kemarahan netizen tersulut oleh beberapa detail spesifik dalam upacara penobatan tokoh utama yang diperankan oleh aktor populer. Sang raja terlihat mengenakan mahkota sembilan untai yang secara historis merupakan simbol bagi raja dari negara bawahan, bukan mahkota dua belas untai untuk kaisar independen.
Bukan hanya masalah pakaian adat, dialog dalam adegan tersebut juga memicu kontroversi karena penggunaan seruan tertentu yang merujuk pada strata kekuasaan di bawah kaisar. Penonton juga menyoroti adegan upacara minum teh yang dikemas menggunakan tata cara khas tirai bambu ketimbang tradisi lokal.
Tuntutan Boikot dan Laporan Massal
Sentimen negatif ini langsung meluas di berbagai komunitas daring hingga memicu aksi pelaporan massal kepada lembaga pengawas penyiaran setempat. Penonton mendesak agar tim produksi segera memberikan klarifikasi dan mengubah arah cerita yang dianggap menyesatkan publik.
Isu ini menjadi sangat sensitif mengingat saat ini tengah terjadi ketegangan budaya terkait klaim sejarah sepihak dari negara tetangga. Netizen menilai kelalaian riset dari tim produksi merupakan tindakan fatal yang dapat merusak persepsi sejarah generasi muda.
Lembaga regulasi penyiaran mengonfirmasi telah menerima ribuan keluhan resmi dari masyarakat yang meminta penayangan drama tersebut segera dihentikan. Mereka berjanji akan segera meninjau seluruh konten yang diadukan guna menentukan sanksi yang tepat.
Perwakilan Komisi Standar Komunikasi Korea menyatakan bahwa pihaknya tengah mengklasifikasikan jenis pelanggaran terkait akurasi sejarah dalam tayangan fiksi tersebut. Proses evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan para ahli di bidangnya.
“Kami telah menerima banyak aduan dari masyarakat mengenai distorsi sejarah dalam drama ini dan saat ini laporan tersebut sedang kami tinjau secara intensif,” ungkap perwakilan lembaga regulasi tersebut dalam rilisnya.
