TRIBUN KALTIM – Integritas HYBE sebagai perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan kini dipertanyakan setelah praktik manipulasi pasar mereka terbongkar di muka hukum. Dokumen pengadilan mengungkap adanya skema rahasia untuk memalsukan data penjualan album melalui label-label anak perusahaan Sabtu (28/02/26).
Skandal ini mencuat setelah hakim membeberkan bukti keterlibatan manajemen dalam mengarahkan pembelian stok secara paksa. Tindakan tersebut sengaja dilakukan agar setiap artis yang bernaung di bawah agensi tersebut terlihat memiliki permintaan pasar yang luar biasa tinggi.
Manipulasi Angka Melalui Penimbunan Stok
Fakta yang terungkap di pengadilan menunjukkan bahwa angka penjualan jutaan kopi yang selama ini dibanggakan bukanlah hasil murni dari transaksi konsumen. Manajemen diketahui memerintahkan anak perusahaan untuk menyerap sisa stok album guna mendongkrak posisi di tangga lagu mingguan.
Metode penimbunan stok ini efektif membuat album tertentu seolah terjual habis meski sebenarnya hanya berpindah gudang secara internal. Langkah tersebut dilakukan untuk memancing antusiasme semu dari para penggemar sekaligus menarik minat investor di bursa saham.
Kecurangan sistematis ini dinilai telah merusak struktur pasar musik yang seharusnya berjalan secara organik dan jujur. Pihak otoritas kini tengah mendalami seberapa jauh praktik ini telah memengaruhi keuntungan finansial yang dilaporkan oleh perusahaan kepada publik.
Desakan Transparansi Industri Hiburan
Terbongkarnya bukti tersebut memicu gelombang protes dari kalangan pengamat industri musik yang menuntut adanya audit independen. Skandal push-out ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan penggemar yang telah mengeluarkan banyak uang untuk mendukung sang idola.
Saat ini tekanan publik semakin besar agar lembaga penyedia tangga lagu Korea Selatan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data penjualan masa lalu. Kasus ini diprediksi akan menjadi titik balik bagi regulasi bisnis hiburan di Negeri Gingseng agar lebih transparan dan akuntabel.
“Dokumen pengadilan menunjukkan secara rinci bagaimana label anak perusahaan dipaksa menanggung stok album demi menaikkan angka penjualan,” jelas sumber hukum di persidangan.
