TRIBUN KALTIM – Gelombang penolakan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional Board of Peace kini mencapai puncaknya. Desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera menarik diri dari lembaga tersebut datang secara bersamaan dari kalangan ulama dan masyarakat sipil.
Majelis Ulama Indonesia secara resmi melayangkan tuntutan agar pemerintah menghentikan keterlibatan Indonesia pada Minggu (1/3/26). Langkah ini dipicu oleh besarnya beban anggaran negara yang harus dikeluarkan hanya untuk membayar iuran keanggotaan tahunan.
Kritik tajam ini muncul bukan tanpa alasan yang kuat di mata publik dan lembaga keagamaan tersebut. Fakta mengenai jumlah dana yang disetorkan ke organisasi tersebut diungkapkan oleh Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah kesempatan.
Pemotongan Anggaran Pertahanan Nasional
Purbaya membeberkan bahwa Indonesia harus menyetorkan dana sebesar Rp17 triliun untuk tetap terdaftar di Board of Peace. Informasi yang paling mengejutkan adalah sumber dana tersebut ternyata diambil langsung dari pos anggaran milik Kementerian Pertahanan.
Netizen di berbagai platform media sosial langsung bereaksi keras setelah mengetahui anggaran alutsista dialihkan untuk organisasi internasional. Masyarakat menilai dana sebesar itu jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk jaring pengaman sosial atau menekan harga kebutuhan pokok.
“Anggaran Board of Peace itu sebesar Rp17 triliun dan diambil langsung dari anggaran milik Kementerian Pertahanan,” kata dia.
Manfaat Diplomasi yang Tidak Nyata
MUI memandang partisipasi Indonesia dalam organisasi tersebut tidak memberikan dampak nyata bagi penyelesaian konflik global seperti di Palestina. Lembaga ini menilai keberadaan Board of Peace hanya menjadi beban keuangan negara yang tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran pemerintah.
Presiden Prabowo kini didesak untuk lebih memprioritaskan kepentingan domestik dan kedaulatan ekonomi di atas pencitraan diplomatik luar negeri. Hingga saat ini publik masih menunggu keputusan tegas dari Istana mengenai kelanjutan nasib Indonesia di lembaga perdamaian dunia tersebut.
“Kami meminta Presiden Prabowo dengan tegas untuk segera mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Board of Peace,” ujar perwakilan lembaga tersebut.
