SAMARINDA – Di tengah maraknya ancaman digital yang semakin kompleks, Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Administrasi Pemerintahan (Gov-CSIRT) mengambil langkah strategis untuk memperkuat benteng pertahanan data negara. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola keamanan siber di lingkungan pemerintahan.
Langkah konkret tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Sharing Session dan Communication Check yang digelar secara daring pada Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini melibatkan perwakilan CSIRT dari berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Ketua Gov-CSIRT, Dr. Sulistyo, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola penanganan insiden siber adalah kebutuhan mendesak. Hal ini krusial untuk mencegah dampak fatal dari serangan siber, seperti kebocoran data atau lumpuhnya layanan publik.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita dalam penanganan insiden siber, bagaimana memperkuat tata kelola keamanan siber di administrasi pemerintahan. Setiap instansi harus memiliki kesiapsiagaan serta kemampuan penanganan insiden yang cepat, terkoordinasi, efektif, dan efisien,” ujar Sulistyo.
Uji Kecepatan Koordinasi dan Lindungi Aset Vital
Dalam kegiatan Communication Check, Gov-CSIRT menguji efektivitas alur komunikasi antar-instansi. Tujuannya adalah memastikan bahwa saat terjadi insiden siber, respons yang diberikan bisa dilakukan secara kolektif dan tidak terhambat oleh birokrasi komunikasi yang lambat.
Selain aspek komunikasi, Sulistyo juga menekankan pentingnya perlindungan aset Infrastruktur Informasi Vital (IIV). Ia merujuk pada bimbingan teknis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait manajemen risiko pengendalian aset sebagai fondasi utama pertahanan.
Menurutnya, tim tanggap insiden siber tidak bisa bekerja optimal jika tidak mengetahui aset mana yang paling berharga dan rentan.
“Tim tanggap insiden siber memiliki tugas utama merespons insiden terhadap aset yang dimiliki instansi masing-masing. Dengan identifikasi aset yang baik, tim akan memiliki data dan informasi yang jelas mengenai apa saja yang harus dilindungi,” jelasnya.
Dengan tata kelola yang rapi dan identifikasi aset yang tepat, pengerahan sumber daya organisasi saat terjadi serangan dapat dilakukan secara optimal. Gov-CSIRT berharap inisiatif ini dapat menciptakan ekosistem pemerintahan digital yang aman, terintegrasi, dan responsif terhadap segala bentuk ancaman siber.
