TRIBUN KALTIM – Letak geografis yang terpencil membuat seratusan desa di wilayah pedalaman Provinsi Kalimantan Utara masih terisolasi dari aliran listrik. Kondisi memprihatinkan tersebut menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi ketenagalistrikan di Jakarta pada Senin (25/5/26).
Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala membeberkan realita pahit yang dihadapi warganya di kawasan tapal batas. Terdapat seratus dua puluh tiga desa yang letaknya bersinggungan langsung dengan Malaysia belum tersentuh fasilitas penerangan memadai.
Medan yang berat menjadi rintangan terbesar bagi petugas untuk menjangkau lokasi permukiman warga. Kesulitan menembus wilayah perbatasan ini membuat percepatan pembangunan sarana ketenagalistrikan menjadi sangat terhambat.
Pemerintah daerah berjanji memberikan dukungan penuh agar masyarakat terpencil segera mendapatkan akses energi yang setara dengan wilayah perkotaan. Mereka bersiap memangkas kerumitan birokrasi dan menyiapkan area khusus untuk lokasi proyek.
“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan,” ucap Ingkong.
Pemerintah pusat sejatinya telah mengalokasikan anggaran tambahan hingga sembilan triliun rupiah demi mengebut elektrifikasi di ribuan titik. Sayangnya upaya tersebut masih tersandung oleh keterbatasan sarana pendukung di area yang terisolasi.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno mengakui pengadaan lahan untuk panel surya komunal memicu tantangan tersendiri di lapangan. Ia lantas mengingatkan seluruh pihak agar saling bahu membahu karena pekerjaan ini merupakan agenda penting negara.
“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” tegas Tri.
