TRIBUN KALTIM – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk tidak sekadar menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat prasejahtera. Lebih jauh dari itu, Dinsos Kaltim kini menaruh fokus penuh pada program pendampingan berkelanjutan agar para penerima bantuan mampu bangkit dan mandiri secara ekonomi.
Langkah strategis ini merupakan wujud sinergi yang solid antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat guna memutus mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah.
Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan saat ini berorientasi pada peningkatan kapasitas finansial masyarakat. Melalui program pemberdayaan ekonomi, penerima bantuan diberikan dukungan modal, fasilitas, serta pelatihan untuk meningkatkan penghasilan harian mereka.
“Program ini sudah berjalan baik oleh Dinas Sosial provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Pendekatannya memang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi,” terang Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Kamis (14/5/2026).
Pemberdayaan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat agar masyarakat penerima bantuan memiliki tambahan penghasilan yang stabil, sehingga perlahan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara mandiri.
Pendampingan Ketat Berbasis DTKS
Namun, Dinsos Kaltim menyadari bahwa pemberian bantuan ekonomi tanpa pengawasan rentan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, kunci utama dari keberhasilan program ini terletak pada proses pendampingan dan pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus di lapangan.
Andi memastikan bahwa para penerima program dikawal ketat oleh tenaga pendamping agar fasilitas yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, tepat sasaran, dan membawa dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.
Sebagai instrumen pemantauan, Dinsos Kaltim mengoptimalkan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Seluruh penerima beserta jenis program yang diterima telah terdata secara rapi dalam DTKS. Dengan data tersebut, proses penyaluran hingga evaluasi program pemberdayaan ini dapat dilakukan secara terukur dan sangat tepat sasaran,” tutup Andi.
