Samarinda – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar sosialisasi untuk menekankan pentingnya peran media dalam pengawasan partisipatif. Acara ini berlangsung di Setiap Hari Coffee, Jalan Ir H. Juanda, Air Putih, Samarinda, Sabtu (13/7/2024) malam.
Acara ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, seperti Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Abdurrahman Amin, mantan komisioner Bawaslu Ebin Marwi, dan Editor Tribun Kaltim Muhammad Fahri.
Dalam pembukaan diskusi, Ebin Marwi menyoroti masalah mahar politik yang sering kali terjadi dalam proses Pilkada namun sulit dibuktikan.
“Mahar politik itu seperti angin, bisa dirasakan tapi tidak terlihat. Banyak kasus yang terjadi namun tidak dapat diungkap,” ujar Ebin.
Ia juga mencontohkan kasus La Nyalla yang sempat diminta sejumlah uang namun tidak ada tindak lanjutnya.
Ebin menekankan bahwa mahar politik sangat merusak tatanan demokrasi dan integritas pemilihan kepala daerah.
Sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SIKAP Balikpapan, Ebin juga mengusulkan peningkatan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu dengan lebih efektif.
“Bawaslu perlu memiliki kewenangan lebih, termasuk kemampuan untuk melakukan penyadapan, agar setiap kasus mahar politik bisa diungkap dan ditindak tegas,” tambahnya.
Abdurrahman Amin, Ketua PWI Kaltim, dalam paparannya menjelaskan peran penting media dalam proses Pilkada.
Menurutnya, media harus berfungsi lebih dari sekadar melaporkan tahapan Pilkada, tetapi juga menjadi sumber informasi yang kredibel mengenai calon kepala daerah.
“Media harus memberikan informasi yang lengkap tentang profil dan rekam jejak calon, sehingga masyarakat dapat membuat pilihan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat,” kata Rahman.
Rahman juga mengkritik media yang hanya fokus pada figur politik yang sudah populer, sementara calon potensial lainnya kurang mendapat sorotan.
“Media harus adil dan memberikan ruang yang sama bagi semua calon untuk dikenal oleh masyarakat,” tegasnya.
Integritas dan profesionalisme wartawan juga menjadi sorotan Rahman.
“Dalam demokrasi yang sehat, media harus independen dan dapat diandalkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi yang netral,” imbuhnya.
“Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara Bawaslu dan media dalam mengawasi Pilkada, dengan tujuan menciptakan pemilihan yang lebih bersih dan transparan,” tandasnya.
Tim Redaksi Akupedia.id
