TRIBUN KALTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser kian serius membenahi tata kelola komunikasi publik di lingkungan birokrasinya. Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) untuk keluar dari zona pasif dan wajib proaktif menyosialisasikan setiap program kerja kepada masyarakat.
Instruksi tegas tersebut disampaikan langsung oleh Wabup Ikhwan saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Paser di Pendopo Lou Bepekat, Tana Paser, Selasa (28/4/2026) pagi.
Dukung Visi Paser TUNTAS Lewat Transparansi
Di hadapan para kepala Perangkat Daerah, unsur Forkopimda, hingga perwakilan kepala sekolah, Wabup Ikhwan menekankan bahwa era digital menuntut pemerintah untuk bekerja secara transparan. Masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui ke mana arah pembangunan daerah digiring.
Oleh karena itu, ia meminta setiap instansi tidak hanya sekadar menjalankan program, tetapi juga memastikan informasi tersebut tersampaikan dengan baik dan mudah diakses oleh publik.
“Kepada seluruh perangkat daerah, agar tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan. Sampaikan pula program yang mendukung visi dan misi Paser TUNTAS,” tegas Ikhwan Antasari dalam sambutannya.
Tutup Celah Hoaks dan Persepsi Negatif
Lebih lanjut, Ikhwan mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan strategi krusial untuk mencegah timbulnya misinformasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, ruang gelap informasi birokrasi kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk memutarbalikkan fakta dan membangun narasi negatif terhadap pemerintah.
“Kami ingin setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar transparan dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jangan sampai program yang sudah sesuai aturan justru disalahartikan,” imbuhnya memberikan peringatan.
Sinergi Lintas Sektor Menuju Transformasi Digital
Kegiatan Monev Diskominfostaper ini sendiri bukan sekadar forum pelaporan teknis tahunan. Kehadiran Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur, Wesley Liano Hutasoit, beserta lintas sektor lainnya menjadi penegas bahwa transformasi digital adalah tanggung jawab bersama.
Melalui momentum Monev ini, Pemkab Paser berharap dapat merumuskan langkah konkret guna memperkuat integrasi layanan digital pemerintah. Target akhirnya adalah menghapus sekat birokrasi yang berbelit, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa
