TRIBUN KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memacu kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna memperluas jangkauan layanan perbankan. Langkah ini menjadi strategi utama dalam membuka sumbatan ekonomi bagi warga yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T.
Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltara Pollymaart Sijabat menekankan pentingnya ketersediaan akses keuangan yang merata sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Optimalisasi lembaga ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Jumat (24/4/26).
Melalui TPAKD pemerintah berupaya memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan serta kemudahan transaksi keuangan bagi penduduk di pelosok. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, dan lembaga perbankan yang ada di Kalimantan Utara.
Target Wilayah Terpencil
Pollymaart menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menyediakan kanal-kanal pembayaran dan pembiayaan yang mampu menjangkau desa-desa dengan akses geografis sulit. Digitalisasi layanan keuangan menjadi salah satu solusi yang terus didorong agar masyarakat tidak lagi bergantung pada layanan konvensional yang jauh.
Selain infrastruktur pemerintah juga menitikberatkan pada aspek edukasi agar masyarakat di wilayah 3T tidak menjadi sasaran empuk pinjaman ilegal. Penguatan literasi ini dilakukan seiring dengan penyediaan produk keuangan yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan ekonomi kerakyatan di daerah perbatasan.
Pihaknya mengharapkan TPAKD menjadi motor penggerak yang mampu mengidentifikasi hambatan serta memberikan rekomendasi solusi bagi kendala keuangan di daerah. “TPAKD memiliki peran vital dalam menyelaraskan program pemerintah dengan sektor keuangan demi kemudahan masyarakat kita,” ujar Pollymaart Sijabat.
