Usut Tuntas Kasus Hukum, Anggota KPMKU Makassar Pegang Perintah Tegas Gubernur

Muflihah

TRIBUN KALTIM Ikatan solidaritas pelajar perantauan di Sulawesi Selatan kini bersiap mengambil langkah advokasi yang nyata. Pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara wilayah Makassar menyatakan siap pasang badan untuk mengawal penuntasan kasus pidana yang menimpa rekan mereka pada Sabtu (16/5/2026).

Aksi pengawalan ini dipastikan berjalan intensif menyusul adanya musibah kriminalitas yang menimpa seorang mahasiswi asal Kalimantan Utara di Kota Makassar. Komunitas mahasiswa berkomitmen memantau kinerja aparat penegak hukum agar korban bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Instruksi Langsung Kepala Daerah

Langkah taktis yang diambil oleh organisasi pemuda daerah ini juga mendapatkan dukungan penuh dari otoritas tertinggi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala daerah menaruh perhatian sangat serius terhadap keselamatan serta perlindungan hukum bagi seluruh warganya yang tengah menempuh pendidikan di luar pulau.

Dalam sebuah pertemuan resmi di asrama mahasiswa, pimpinan daerah memberikan perintah lisan agar pengurus organisasi tidak melepas pengawasan terhadap perkara ini. Intervensi moral dari pemerintah ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar mahasiswa dalam menuntut transparansi penyidikan.

Menjaga Solidaritas di Tanah Rantau

Komitmen bersama ini juga menjadi pembuktian mengenai kuatnya hubungan emosional antarpelajar daerah di tanah rantaun. Mereka sepakat bahwa segala bentuk ancaman keselamatan terhadap satu anggota merupakan urusan bersama yang harus diselesaikan lewat jalur hukum.

Pihak pengurus kini tengah menyusun tim khusus untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat guna memperbarui informasi perkembangan perkara. Selain bantuan hukum, pendampingan psikologis bagi korban juga menjadi agenda prioritas yang disiapkan oleh rekan sejawat.

Gubernur Kalimantan Utara menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak hukum mahasiswi yang menjadi korban harus dipastikan berjalan tanpa hambatan. Pihak pemerintah daerah juga berjanji akan memfasilitasi kebutuhan logistik yang diperlukan selama proses hukum berlangsung.

Zainal A Paliwang meminta agar seluruh jajaran pengurus mahasiswa terus mendampingi jalannya proses pemeriksaan di kepolisian hingga tuntas. Arahan tersebut disampaikan agar tidak ada ruang bagi kelalaian yang bisa merugikan hak keadilan bagi korban.

“Saya minta anak-anak sekalian dari pengurus organisasi untuk terus mengawal perkembangan kasus hukum ini,” tegas pria yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Utara tersebut.

Bagikan: